Di warung kopi yang ramai di Banda Aceh, percakapan kini melampaui sekadar menikmati secangkir kopi atau mendiskusikan hasil pertandingan olahraga. Istilah yang cukup familiar, yaitu toke bangku, kembali mencuat dan menjadi sorotan utama dalam diskusi masyarakat.
Toke Bangku: Simbol Kekuasaan yang Tersembunyi
Bagi banyak warga Aceh, istilah ini bukan sekadar ungkapan belaka, tetapi juga sebuah cara untuk memahami dinamika kekuasaan yang beroperasi di balik layar—tenang, tidak terlihat, namun sangat menentukan arah kebijakan dan keputusan publik.
“Saat ini, keputusan besar terasa seolah sudah final sebelum ada pembahasan resmi,” ungkap salah seorang pengunjung warung kopi di kawasan Ulee Kareng. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap proses pengambilan keputusan yang terkesan tertutup.
Kebijakan dan Respons Publik
Fenomena ini semakin jelas terlihat dengan munculnya kebijakan baru yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur mengenai tambahan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini yang seharusnya melibatkan banyak pihak dalam diskusinya, justru berjalan dengan cepat tanpa adanya dialog publik yang memadai serta minimnya kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh menunjukkan angka kemiskinan yang menurun dari sekitar 12,33 persen pada Maret 2025 menjadi 12,22 persen pada September 2025. Namun, meskipun angka ini terlihat menjanjikan, jumlah penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan tetap sekitar 700 ribu jiwa.
Kualitas Kesejahteraan yang Belum Optimal
Di daerah pedesaan, tingkat kemiskinan masih mencapai sekitar 14 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan di daerah perkotaan. Ironisnya, kondisi ini tidak mencerminkan perbaikan yang signifikan, dengan indikator kedalaman kemiskinan justru menunjukkan peningkatan. Ini menandakan bahwa kelompok-kelompok yang masih miskin hidup dalam kondisi yang semakin rentan.
Dapat dikatakan bahwa meskipun angka kemiskinan menurun, tekanan hidup masyarakat belum sepenuhnya berkurang. Indikasi ekonomi juga terlihat dari meningkatnya garis kemiskinan yang kini mencapai sekitar Rp676 ribu per kapita per bulan pada 2025.
Dinamika Tenaga Kerja dan Pengangguran
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada di sekitar 5,6 persen. Namun, masalah yang lebih mendasar bukan hanya jumlah penganggur yang tinggi, melainkan juga fakta bahwa sebagian besar tenaga kerja masih terjebak dalam sektor informal dengan produktivitas yang rendah. Akibatnya, pendapatan stagnan dan mobilitas ekonomi berjalan lambat.
Di luar aspek ekonomi, tantangan sosial juga semakin menguat. Penyalahgunaan narkoba menjadi ancaman serius bagi generasi muda, yang semakin parah dengan terbatasnya peluang kerja dan akses ekonomi yang lemah.
Distorsi dalam Tata Kelola Anggaran
Dr. Safwan Nurdin, seorang pengamat ekonomi publik, menilai situasi ini sebagai gejala yang lebih dalam, yaitu adanya distorsi dalam tata kelola anggaran. “Ketika kebijakan fiskal tidak melewati proses deliberasi yang kuat, orientasinya dapat dengan mudah bergeser dari kesejahteraan publik menjadi distribusi kepentingan pribadi,” ujarnya.
Menurut Safwan, praktik yang dikenal sebagai toke bangku mencerminkan konsentrasi kekuasaan fiskal yang tidak transparan. Keputusan yang diambil dengan cepat tanpa pengawasan dan partisipasi publik dapat mengancam kualitas pembangunan dalam jangka panjang.
Percepatan Tanpa Akuntabilitas
Pemerintah Aceh melalui Sekretaris Daerah menjelaskan bahwa penggunaan Peraturan Gubernur bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan program, terutama dalam konteks penanganan pascabencana. Namun, percepatan yang dilakukan tanpa akuntabilitas yang kuat berisiko menimbulkan masalah baru.
Dalam sistem demokrasi, anggaran seharusnya bukan hanya dokumen teknis, tetapi juga merupakan ruang bagi debat publik. Di sinilah kebijakan diuji, dikritisi, dan diperbaiki. Ketika fungsi legislasi melemah dan pembahasan anggaran berlangsung minim, mekanisme kontrol juga akan tergerus.
Paradoks Ekonomi Aceh
Kondisi Aceh saat ini menghadapi paradoks yang kompleks. Di satu sisi, angka kemiskinan menurun, tetapi di sisi lain, daya beli masyarakat semakin lemah, kualitas pekerjaan rendah, dan tekanan sosial meningkat.
Menurut Safwan, akar masalah terletak pada orientasi anggaran yang belum sepenuhnya berfokus pada kesejahteraan rakyat. “Tanpa perubahan yang jelas menuju sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, anggaran hanya akan menjadi rutinitas tahunan yang tidak membawa perubahan nyata,” ungkapnya.
Bahasa Publik di Warung Kopi
Di tengah semua ini, diskusi di warung kopi terus hidup. Toke bangku bukan sekadar istilah, tetapi juga bahasa rakyat untuk menjelaskan kekuasaan yang bekerja diam-diam—tidak terlihat, tetapi sangat mempengaruhi keputusan yang diambil.
Dalam banyak kasus, ancaman yang paling besar bukanlah keputusan yang salah, tetapi absennya perdebatan publik. Ketika anggaran publik kehilangan ruang publiknya, yang hilang bukan hanya transparansi, tetapi juga arah pembangunan itu sendiri.