Kunjungan Komisi V DPR RI: Zakiyuddin Dorong Penyelesaian Masalah Banjir Rob Belawan

Kunjungan Komisi V DPR RI ke Belawan pada tanggal 9 April 2026 menyoroti tantangan mendesak yang dihadapi masyarakat terkait banjir rob. Dalam konteks ini, Wakil Wali Kota Medan, Zakiyuddin Harahap, menegaskan pentingnya tindakan nyata dan kolaborasi lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan yang telah berlangsung lama ini. Dengan situasi yang semakin memperburuk kesejahteraan warga, penanganan banjir rob tidak bisa lagi dianggap sebagai tanggung jawab tunggal pemerintah kota.

Kunjungan Komisi V DPR RI: Memperhatikan Banjir Rob di Belawan

Zakiyuddin menekankan bahwa pertemuan dengan berbagai pihak sangat krusial untuk mencapai solusi yang menyeluruh. Kunjungan ini dipimpin oleh Musa Rajekshah, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, yang turut mengajak rekan-rekannya untuk melihat langsung kondisi di lapangan.

Pentingnya Koordinasi Antara Pemangku Kepentingan

Dalam penjelasannya, Zakiyuddin menegaskan bahwa penanganan masalah banjir rob di Belawan tidak bisa diselesaikan hanya oleh Pemerintah Kota Medan. Banyak pihak yang terlibat, termasuk Pemerintah Kabupaten Deliserdang, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, PT KAI, Pelindo, dan Pertamina. Keterlibatan mereka sangat penting karena kondisi geografis dan tata ruang wilayah ini sangat kompleks.

Zakiyuddin berharap agar Pemko Medan dapat difasilitasi untuk bertemu dengan semua pemangku kepentingan. “Di kawasan ini terdapat permukiman warga dan berbagai infrastruktur penting, termasuk jalur pipa gas milik Pertamina,” ujarnya, menunjukkan urgensi kolaborasi dalam penanganan masalah ini.

Keterbatasan Kewenangan dan Tantangan di Lapangan

Ia juga menjelaskan bahwa Pemko Medan menghadapi kendala dalam penguasaan lahan. Banyak area di Belawan yang berada di atas lahan milik PT KAI dan Pelindo. Sementara itu, banyak warga yang tinggal di sana dengan status sewa. “Kondisi ini membuat penataan dan normalisasi jadi sulit,” jelasnya.

Zakiyuddin juga mencatat bahwa banyak rumah yang dibangun di bantaran sungai, baik di lahan PT KAI maupun di area lainnya, yang memperburuk situasi. Penyempitan dan penutupan sungai yang melintasi Kota Medan hingga Deliserdang menambah kompleksitas permasalahan ini.

Solusi Jangka Panjang: Normalisasi dan Relokasi

Zakiyuddin mengusulkan agar masyarakat yang tinggal di bantaran sungai direlokasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang. Namun, ia menyadari bahwa pendekatan sosial yang tepat sangat penting dalam melaksanakan langkah ini. “Relokasi membutuhkan pendekatan yang matang agar masyarakat dapat menerima dan memahami urgensi penataan kawasan,” ujarnya.

Perspektif Kementerian Pekerjaan Umum

Dalam kesempatan yang sama, Adenan Rasyid, Pelaksana Harian Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, menyatakan bahwa secara teknis, penanganan banjir rob dapat dilakukan. Namun, tantangan utama terletak pada banyaknya pemangku kepentingan yang terlibat dan lama tinggalnya masyarakat di kawasan tersebut.

“Masalah ini sebenarnya tidak sulit secara teknis. Namun, koordinasi menjadi tantangan utama karena keterlibatan banyak pihak,” ungkapnya. Adenan juga menekankan pentingnya adanya permasalahan yang jelas agar penanganannya menjadi lebih terarah.

Dukungan dari Anggota DPR RI

Dukungan untuk penyelesaian banjir rob juga datang dari anggota DPR RI, Musa Rajekshah. Ia menegaskan bahwa penyelesaian masalah ini tidak bisa dibebankan pada satu pihak saja. “Kami hadir untuk memastikan bahwa masalah ini diselesaikan secara menyeluruh,” ujarnya. Musa mengusulkan agar Komisi V menginisiasi rapat koordinasi lintas sektor untuk membahas isu ini lebih lanjut.

Perubahan Fungsi Lahan dan Dampaknya

Ia juga menyoroti masalah perubahan fungsi lahan di kawasan pesisir, di mana hutan mangrove beralih fungsi menjadi perkebunan sawit dan tambak. Perubahan ini turut memperparah kondisi banjir rob yang ada. “Jika sedimen sungai tidak segera dinormalisasi, masalah ini tidak akan selesai,” tegasnya.

Pembentukan Tim Koordinasi dan Perencanaan yang Matang

Musa Rajekshah menekankan perlunya pembentukan tim koordinasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik untuk penanganan teknis maupun non-teknis. Ia menggarisbawahi bahwa perencanaan yang komprehensif adalah kunci agar anggaran yang dialokasikan tidak terbuang sia-sia.

“Kami tidak ingin anggaran besar yang sudah dikeluarkan justru tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan harus matang dan terintegrasi,” tegasnya.

Sosialisasi kepada Masyarakat

Pentingnya sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi fokus dalam pembahasan ini, terutama terkait rencana relokasi dari bantaran sungai. Pendekatan persuasif harus diutamakan agar masyarakat memahami urgensi penataan kawasan. “Kami berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan ini secara tuntas,” ujarnya.

Partisipasi Anggota DPR RI Lainnya

Kunjungan ini dihadiri oleh sejumlah anggota DPR RI dari Komisi V lainnya, termasuk Mukhlis Basri, Ahmad Safri, Hanan A Rozak, Drs Hamka, Sriyanto Saputro, dan Mori Hanafi. Semua anggota berkomitmen untuk mendukung upaya penyelesaian banjir rob di Belawan.

Dengan adanya kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat, diharapkan permasalahan banjir rob di Belawan dapat diselesaikan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Keberhasilan dalam penanganan masalah ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga melindungi lingkungan dan infrastruktur yang ada.