DPRD Kota Palu Diminta Segera Gelar RDP Terkait Masalah Aplikasi SanguPalu yang Berlangsung Bertahun-Tahun

Aplikasi SanguPalu yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Palu bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik. Namun, aplikasi ini kini menghadapi berbagai masalah teknis yang telah berlangsung cukup lama. Tersedia di platform Playstore dan AppStore, SanguPalu dirancang untuk mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan, pendaftaran puskesmas secara online, pemantauan harga pangan, serta saluran pengaduan warga, namun kenyataannya, sejumlah keluhan muncul dari masyarakat mengenai kinerjanya.

Keluhan Masyarakat Terhadap Aplikasi SanguPalu

Banyak warga melaporkan kesulitan dalam melakukan pendaftaran di aplikasi ini, terutama terkait dengan pengiriman kode One-Time Password (OTP) yang tidak kunjung tiba di ponsel mereka. Masalah ini bukanlah hal baru; keluhan serupa telah mengemuka selama beberapa tahun terakhir, dan ulasan negatif pun memenuhi kolom komentar di Playstore. Saat ini, aplikasi ini hanya mendapatkan penilaian kepuasan sebesar 3.0, yang menunjukkan adanya ketidakpuasan yang signifikan di kalangan penggunanya.

Masalah Pengiriman OTP yang Berulang

Permasalahan pengiriman OTP tampaknya telah berulang kali terjadi sejak tahun 2023 hingga 2026. Pada periode antara Juli, Februari, hingga September 2026, masyarakat terus melaporkan kesulitan yang sama dalam membuat akun mereka. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian terhadap masalah ini belum juga ditemukan meskipun aplikasi telah diluncurkan beberapa tahun yang lalu.

Pendapat Praktisi Hukum tentang SanguPalu

Situasi ini menjadi perhatian khusus dari Vebry Tri Haryadi, seorang praktisi hukum di Kota Palu. Ia mempertanyakan sejauh mana efektivitas pengelolaan dan pengembangan aplikasi SanguPalu, mengingat banyaknya masalah mendasar yang belum teratasi. Menurutnya, aplikasi ini seharusnya mampu memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, terutama mengingat sumber daya yang digunakan adalah dana publik.

Transparansi Pengelolaan Anggaran

Vebry menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang digunakan untuk aplikasi ini. “SanguPalu adalah layanan publik yang menggunakan anggaran dari APBD. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengetahui jumlah dana publik yang telah dikeluarkan untuk pengembangan aplikasi ini,” ujar Vebry pada Rabu, 16 September 2026.

Desakan untuk Menggelar RDP

Menanggapi permasalahan yang berkepanjangan ini, Vebry mendesak DPRD Kota Palu untuk segera mengambil langkah tegas dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pemerintah daerah, khususnya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo). Ini dianggap langkah yang tepat untuk mencari solusi dan memberikan kejelasan terkait masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Poin-Poin Penting untuk Transparansi

Vebry mengidentifikasi beberapa poin penting yang perlu dibuka kepada publik dalam RDP tersebut, di antaranya:

• Rincian total anggaran pembangunan SanguPalu sejak awal peluncuran.
• Alokasi anggaran tahunan untuk periode 2023 hingga 2026, beserta nomenklatur kegiatan dan sumber pembiayaannya.
• Nilai kontrak untuk pengembangan dan pemeliharaan aplikasi, termasuk skema pengadaan dan target yang harus dicapai.
• Identitas pihak ketiga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemeliharaan sistem, termasuk nama perusahaan, nilai kontrak, dan cakupan tanggung jawab.
• Keberlanjutan dan keamanan data yang dikelola oleh aplikasi ini.

Pentingnya Masalah OTP dan Keamanan Data

Vebry menekankan bahwa masalah pengiriman OTP tidak bisa dianggap sepele, karena hal ini merupakan langkah awal bagi masyarakat untuk mengakses semua fitur yang ada dalam aplikasi. Mengingat bahwa aplikasi pemerintah juga berfungsi untuk mengelola data masyarakat, faktor keamanan sistem dan transparansi dalam tata kelola menjadi sangat penting.

Urgensi Tindakan dari DPRD

“DPRD Kota Palu seharusnya tidak menunda-nunda tindakan ini hingga masalah ini berkembang menjadi polemik yang lebih besar. Segera panggil Diskominfo, buka dokumen anggaran, kontrak, serta identitas pengelola aplikasi, dan mintalah pertanggungjawaban atas hasil kerja mereka,” tegas Vebry.

Harapan untuk SanguPalu

Vebry mengingatkan, “Jangan sampai pemerintah membangun aplikasi canggih, tetapi masyarakat justru merasa bingung. Jika pengiriman OTP saja tidak berjalan dengan baik, bagaimana mungkin kita bisa berbicara mengenai transformasi digital dan konsep smart city? Pastikan terlebih dahulu bahwa aplikasi yang dibiayai dengan uang rakyat benar-benar dapat digunakan oleh masyarakat,” tutupnya.

Dengan desakan ini, diharapkan DPRD Kota Palu segera mengambil langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang mengganggu layanan publik melalui aplikasi SanguPalu. Masyarakat berhak mendapatkan akses yang baik dan transparan terhadap layanan yang seharusnya memudahkan kehidupan sehari-hari mereka.