Dalam era di mana pengelolaan sampah menjadi tantangan serius, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengingatkan pentingnya keberlanjutan program setelah proyek Improvement of Solid Waste Management to Support Regional and Metropolitan Cities (ISWMP) berakhir pada tahun 2027. Keberhasilan dalam menciptakan daerah mandiri pasca proyek ISWMP ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pengelolaan sampah ke dalam struktur perencanaan, anggaran, dan regulasi yang ada. Tanpa langkah-langkah konkret, potensi masalah sampah yang mengganggu kesehatan dan lingkungan akan terus membayangi.
Pentingnya Keberlanjutan Program Pengelolaan Sampah
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa proyek yang berakhir tidak seharusnya berarti hilangnya perhatian terhadap pengelolaan sampah di daerah. “Keberlanjutan program pengelolaan sampah tidak boleh terhenti ketika proyek ini berakhir,” tegasnya saat membuka Lokakarya Eksekutif dan Legislatif yang bertema “Komitmen Keberlanjutan Pelaksanaan Program Pasca ISWMP” di Denpasar, pada 9 September 2026.
Masalah sampah saat ini tidak lagi sekadar isu kebersihan. Dengan pertumbuhan volume sampah yang terus meningkat dan rendahnya tingkat pemilahan dari sumber, serta ketergantungan pada pola pengumpulan dan pembuangan, sistem pengelolaan sampah di daerah semakin tertekan. Oleh karena itu, pengelolaan sampah perlu diletakkan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan daerah.
Manfaat Pengelolaan Sampah yang Efektif
Pengelolaan sampah yang baik bukan hanya berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat, tetapi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, mengembangkan industri daur ulang, dan meningkatkan nilai ekonomi suatu daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu menganggap pengelolaan sampah sebagai prioritas dalam perencanaan dan penganggaran.
Integrasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS)
Restuardy menekankan bahwa salah satu tugas penting pemerintah daerah adalah memastikan hasil pendampingan dari proyek ISWMP diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah. Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) tidak boleh hanya menjadi dokumen teknis semata, tetapi harus berfungsi sebagai acuan dalam menentukan program, kegiatan, dan kebutuhan anggaran untuk pengelolaan sampah.
Peran Kemendagri dalam Pendampingan
Selama pelaksanaan proyek ISWMP, Kemendagri telah memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam berbagai aspek, mulai dari integrasi RIPS ke dokumen perencanaan, peningkatan anggaran, hingga penguatan kelembagaan. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah (UPTD) dan penerapan pola pengelolaan keuangan melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) juga merupakan bagian dari upaya tersebut.
Hasil dari pendampingan ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen dari daerah. Hingga tahun 2026, sebanyak 15 kabupaten dan kota telah berhasil menyusun dan membahas 27 regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Hampir semua daerah juga telah menetapkan RIPS melalui peraturan kepala daerah, kecuali Kota Bandung yang masih dalam proses penetapan.
Peningkatan Anggaran dan Kelembagaan
Komitmen anggaran untuk pengelolaan sampah juga menunjukkan tren positif. Total anggaran pengelolaan sampah di 15 kabupaten dan kota yang mendapatkan pendampingan mengalami lonjakan dari sekitar Rp462 miliar pada tahun 2022 menjadi lebih dari Rp1,25 triliun pada tahun 2026, mencerminkan peningkatan sekitar 170 persen.
Penguat Kelembagaan dan Kolaborasi
Kemendagri juga mendorong daerah untuk memperkuat kelembagaan dalam pengelolaan sampah. Saat ini, 15 daerah telah membentuk kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) yang aktif, sedangkan 14 daerah lainnya telah membentuk Forum PKP. Forum ini berfungsi sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, masyarakat, akademisi, dan sektor swasta dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sampah yang lebih efektif.
Optimalisasi Pembiayaan Melalui Retribusi
Dalam hal pembiayaan, pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan retribusi dari pelayanan pengelolaan sampah. Kemendagri bersama pemerintah daerah telah mengevaluasi potensi penerimaan retribusi di 15 kabupaten dan kota, dengan Kabupaten Bekasi mencatatkan potensi terbesar, yaitu lebih dari Rp139 miliar.
Penerapan Pola BLUD dalam Pengelolaan Layanan
Beberapa daerah juga telah mulai menerapkan pola BLUD dalam pengelolaan layanan persampahan, termasuk Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Cilegon, dan Kabupaten Bandung. Penerapan pola ini diharapkan dapat memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan serta meningkatkan profesionalitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.
Peran Desa dan Kelurahan dalam Pengelolaan Sampah
Restuardy menekankan bahwa keberlanjutan pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat desa dan kelurahan. Pengurangan dan pemilahan sampah perlu dilakukan sejak dari sumber. Sementara itu, pemerintah daerah wajib memastikan tersedianya fasilitas pengolahan di hilir, seperti tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).
Komitmen dan Sinergi untuk Keberhasilan
Keberhasilan dalam pengelolaan sampah di daerah sangat tergantung pada komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, serta partisipasi aktif masyarakat. Restuardy menekankan pentingnya menjaga kesinambungan anggaran operasional, memperkuat UPTD dan BLUD, serta memasukkan RIPS ke dalam dokumen perencanaan.
Selain itu, penyelesaian regulasi turunan peraturan daerah dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah juga menjadi langkah penting yang tidak boleh diabaikan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan daerah dapat mempersiapkan pengelolaan sampah yang lebih baik setelah proyek ISWMP berakhir.
Lokakarya sebagai Sarana Kolaborasi
Lokakarya yang diadakan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai kementerian, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah daerah dan DPRD dari berbagai kota dan kabupaten. Pertemuan ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyiapkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan setelah ISWMP berakhir pada tahun 2027.
Tantangan yang dihadapi bukan hanya sekedar membangun fasilitas, tetapi juga memastikan bahwa layanan pengelolaan sampah tetap memiliki anggaran yang memadai, kelembagaan yang kuat, dan sumber pembiayaan yang stabil ketika dukungan proyek telah berakhir. Dengan demikian, daerah dapat menjadi mandiri dalam pengelolaan sampah, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi masyarakat.
