Ketua DPRD dan Pemkab Karo Datangi BGN di Jakarta Tuntut Kompensasi Korban Keracunan MBG

<p>Iriani datang bersama Sekretaris DPRD Kabupaten Karo Eva Angela, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Karo Eddi Surianta serta perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Karo, Selasa (15/9/2026).</p>

<p>Dalam keterangan tertulis yang diterima Jumat (18/9/2026), Iriani mengatakan kedatangannya ke Jakarta merupakan bentuk kesungguhan DPRD Karo membawa aspirasi masyarakat, khususnya orang tua dan pelajar yang terdampak dugaan keracunan MBG.</p>

<p>Iriani mendesak BGN memberikan kompensasi kepada para siswa korban sebagaimana tuntutan masyarakat yang disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karo bersama orang tua siswa terdampak.</p>

<p>“Tuntutan kompensasi tersebut merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Karo bersama masyarakat dan orang tua siswa korban yang mengalami keracunan MBG. Karena itu, sehingga BGN diminta memberikan perhatian khusus terhadap kondisi para korban,” kata Iriani.</p>

<p>Menurut Iriani, dampak peristiwa tersebut tidak hanya dirasakan para siswa, tetapi juga orang tua. Kondisi psikologis anak dan orang tua disebut ikut terganggu karena sebagian siswa harus berulang kali keluar-masuk rumah sakit untuk menjalani perawatan dalam waktu berkepanjangan.</p>

<p>Kondisi tersebut, lanjutnya, turut membebani perekonomian keluarga. Apalagi, sebagian besar orang tua siswa korban menggantungkan kehidupan sebagai petani dan buruh tani.</p>

<p>Iriani berharap aspirasi tersebut mendapat perhatian serius dari BGN dan pemerintah pusat, terutama terkait perlindungan serta kepastian penanganan bagi siswa yang menjadi korban dugaan keracunan MBG di Kabupaten Karo.</p>

<p>Untuk penanganan kesehatan, Iriani menjelaskan, sebagian langkah telah dilakukan Pemkab Karo bersama instansi terkait. Di antaranya medical check-up ulang dan persiapan pendampingan pemulihan psikologis bagi siswa terdampak.</p>

<p>Namun, menurutnya, penanganan tersebut tetap perlu dipastikan keberlanjutannya agar kondisi siswa benar-benar pulih.</p>

<p>“Untuk tuntutan orang tua mengenai pemulihan psikis, saya sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Medical check-up ulang juga sudah dilaksanakan. Kami berterima kasih untuk itu. Tetapi penanganannya harus tetap dikawal sampai anak-anak benar-benar pulih,” katanya.</p>

<p>Terkait hasil pemeriksaan sampel makanan, Iriani mengatakan pihaknya juga meminta kejelasan mengenai hasil pemeriksaan yang telah disampaikan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, termasuk tindak lanjut pemeriksaan di tingkat pusat.</p>

<p>Sementara untuk proses hukum, DPRD menyerahkan penanganannya kepada aparat penegak hukum. DPRD juga meminta hasilnya dapat disampaikan secara terbuka kepada masyarakat setelah seluruh pemeriksaan selesai.</p>

<p>“Yang kami bawa ke sini adalah aspirasi rakyat. Kami tidak datang dengan embel-embel apa pun. Kami hanya ingin mendapatkan jawaban yang bisa kami sampaikan kembali kepada orang tua yang menunggu di daerah. Kalau belum ada jawaban, tentu kami akan datang lagi,” tegas Iriani.</p>

<p>Senada dengan Iriani, Anggota DPR RI sekaligus Ketua DPD PDIP Sumatera Utara Rapidin Simbolon mengatakan perlu dilakukan evaluasi total terhadap tata kelola program MBG, termasuk mempertimbangkan kembali keberlanjutan program jika persoalan serius terus terjadi di tengah masyarakat.</p>

<p>Rapidin yang ikut mendampingi rombongan Iriani menegaskan bahwa PDIP pada prinsipnya menolak keberadaan MBG. Namun, jika program tersebut tetap dilanjutkan, ia mengusulkan perubahan formula dengan menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai langsung kepada orang tua siswa.</p>

<p>Menurut Rapidin, penerima juga perlu dipilah karena tidak semua pelajar membutuhkan program tersebut, sehingga anggaran dapat dialihkan untuk program pengentasan kemiskinan yang lebih mendesak.</p>

<p>Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan pihaknya menerima seluruh masukan dan tuntutan yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo.</p>

<p>BGN, kata Agustina, berkomitmen terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG agar pelaksanaannya semakin baik.</p>

<p>Khusus mengenai tuntutan kompensasi, Agustina mengatakan BGN belum dapat memberikan jawaban karena pembahasannya akan melibatkan kementerian dan lembaga negara terkait lainnya. Aspirasi tersebut akan menjadi bahan koordinasi lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat.</p>

<p>“Kami menerima aspirasi dan masukan yang disampaikan DPRD Kabupaten Karo. Ini menjadi perhatian kami untuk terus melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pelaksanaan program MBG. Terkait tuntutan kompensasi, saat ini belum dapat kami jawab karena hal tersebut perlu melibatkan kementerian dan lembaga negara lainnya. Aspirasi ini akan kami koordinasikan lebih lanjut,” pungkas Agustina.</p>