Fraksi PDIP menekankan bahwa keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari besarnya anggaran atau tingkat serapan, melainkan dari dampak nyata pembangunan yang dirasakan oleh masyarakat. Pernyataan ini disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung pada Kamis, 27 Agustus 2026.
Pentingnya Transparansi APBD Sumut
Fraksi PDIP meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai penggunaan APBD Sumut tahun 2026. Penjelasan ini seharusnya mencakup rincian mengenai Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), alasan di balik anggaran yang tidak terserap, program-program yang tidak dapat dilaksanakan, tantangan yang dihadapi, serta langkah-langkah konkret yang akan diambil pemerintah untuk mengatasinya.
“Masyarakat membutuhkan pemerintah yang tidak hanya mahir dalam menyusun anggaran, tetapi juga dalam merealisasikannya,” tegas Meryl R Saragih, juru bicara Fraksi PDIP DPRD Sumut, dalam rapat paripurna tersebut. Pernyataan ini mencerminkan harapan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan hasil yang lebih dari sekadar angka di kertas.
Peningkatan Belanja Modal
Fraksi PDIP menyambut dengan positif adanya peningkatan belanja modal sekitar 29,69%, sehingga totalnya mencapai sekitar Rp2,94 triliun. Namun, mereka mengingatkan bahwa kenaikan anggaran ini tidak cukup menjadi indikator keberhasilan pembangunan. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa peningkatan belanja modal tersebut benar-benar menghasilkan pembangunan yang dapat diukur dan dirasakan oleh masyarakat.
- Jumlah kilometer jalan yang dibangun
- Jembatan yang diperbaiki
- Fasilitas kesehatan yang ditingkatkan
- Sekolah yang direnovasi
- Sistem irigasi yang berfungsi
Meryl menekankan bahwa Fraksi PDIP tidak ingin provinsi Sumut terjebak dalam politik angka dan sekadar mengejar tingkat penyerapan anggaran. Kebijakan anggaran harus lebih berorientasi pada hasil yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.
Target dan Pengawasan Proyek Pembangunan
Setiap proyek pembangunan seharusnya memiliki parameter yang jelas, termasuk target, lokasi, penerima manfaat, standar kualitas, jadwal penyelesaian, serta mekanisme pengawasan yang ketat. Ini penting agar setiap dana yang dianggarkan dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat yang maksimal kepada masyarakat.
Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya pengendalian belanja barang dan jasa yang meningkat sekitar 25,57%. Kenaikan ini perlu diperhatikan dengan serius, karena pos belanja tersebut berisiko mengalami pembengkakan tanpa hasil yang sepadan jika tidak dikelola dengan efisien.
Menghindari Pemborosan Anggaran
“Kita harus menghindari situasi di mana belanja modal meningkat tanpa menghasilkan infrastruktur yang berkualitas. Sebaliknya, belanja barang dan jasa justru membengkak akibat aktivitas administratif dan operasional pemerintah yang tidak terkelola dengan baik,” jelas Meryl.
Menyinggung soal belanja daerah, Fraksi PDIP juga mengamati rencana penyertaan modal tambahan sekitar Rp50 miliar kepada Bank Sumut. Mereka tidak keberatan dengan upaya penguatan Bank Sumut, asalkan suntikan modal tersebut memiliki dasar ekonomi yang kuat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian di Sumatera Utara.
- Penguatan posisi keuangan Bank Sumut
- Peningkatan aset dan modal bank
- Pergerakan ekonomi di tingkat akar rumput
Fraksi PDIP menegaskan bahwa keberhasilan suntikan modal ini tidak hanya diukur dari pertumbuhan aset bank, tetapi juga dari sejauh mana Bank Sumut dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Evaluasi Program dan Pengalihan Anggaran
Fraksi PDIP juga mendesak seluruh instansi pemerintah daerah untuk mengevaluasi program-program yang memiliki manfaat rendah. Anggaran yang dialokasikan untuk program-program tersebut sebaiknya dialihkan ke kegiatan yang lebih berdampak bagi masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan mengenai Perubahan APBD Sumut tahun 2026 diharapkan tidak hanya menghasilkan perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga memastikan bahwa program-program yang didanai benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pembangunan yang terukur.
Kesimpulan
Dengan pendekatan yang lebih fokus pada hasil dan dampak nyata, Fraksi PDIP mendorong agar APBD Sumut tidak hanya menjadi sekadar angka di atas kertas. Masyarakat berhak mendapatkan transparansi dan akuntabilitas dari setiap anggaran yang dikeluarkan, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat dirasakan manfaatnya secara langsung.
Fraksi PDIP berkomitmen untuk terus mengawal penggunaan anggaran demi kepentingan masyarakat. Melalui pengawasan dan evaluasi yang ketat, mereka berharap agar setiap rupiah yang dianggarkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan Sumatera Utara.
