Pembangunan sektor pertanian terus menjadi fokus utama pemerintah, terutama dalam pengembangan komoditas unggulan seperti kopi. Salah satu proyek yang tengah menyita perhatian adalah pengadaan 1,9 juta bibit kopi di Samosir, dengan anggaran mencapai Rp4,99 miliar yang ditargetkan selesai pada tahun 2025. Namun, sejumlah kejanggalan mulai terungkap, menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek ini.
Proyek Pengadaan Bibit Kopi di Samosir
Proyek pengadaan bibit kopi ini diinisiasi oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan mencakup pengadaan 1.900.000 batang bibit kopi Arabika varietas unggul. Proyek ini tercatat dalam sistem pengadaan barang dan jasa nasional, INAPROC, dengan rincian bahwa bibit ini telah berumur 1,5 bulan pasca-semai. Setiap batang bibit dibanderol dengan harga Rp2.630, sehingga total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp4.997.000.000.
Namun, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerhana Samosir, Marko Sihotang, mengungkapkan temuan yang mencurigakan saat menelusuri dokumen pengadaan. Ia menyatakan bahwa lokasi pembibitan yang tercantum di Kecamatan Harian, Kabupaten Samosir, tidak dapat ditemukan di lapangan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang keberadaan bibit kopi yang diklaim telah disiapkan untuk petani.
Kualifikasi Penyedia dan Proses Pengadaan
Dalam dokumen resmi, pengadaan ini menggunakan kualifikasi penyedia Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dengan jenis penawaran itemized. Proses lelang untuk pekerjaan ini dijadwalkan berlangsung dari 25 hingga 29 Oktober 2025, dengan target penyelesaian pada 19 Desember 2025. Namun, kejanggalan muncul ketika pernyataan resmi dari Pemerintah Kabupaten Samosir menyebutkan bahwa alokasi bibit untuk tahun 2026 hanya sebanyak 1,25 juta batang.
- Proyek mencakup 1,9 juta batang bibit kopi.
- Harga satuan bibit adalah Rp2.630.
- Anggaran total mencapai Rp4,99 miliar.
- Pengadaan menggunakan penyedia UMK.
- Proses lelang dijadwalkan pada akhir Oktober 2025.
Selisih Alokasi dan Status Distribusi Bibit
Saat mencermati pernyataan dari Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Samosir, Saut Manotas Manik, Marko menemukan adanya selisih yang mencolok. Ia menegaskan bahwa perbedaan 650 ribu batang bibit kopi antara dokumen pengadaan dan alokasi yang disampaikan oleh pemerintah menimbulkan teka-teki baru. “Ini sangat janggal,” katanya, “karena ada 650.000 batang yang tidak jelas peruntukannya.”
Lebih lanjut, hingga bulan September 2026, atau hampir sembilan bulan setelah batas akhir penyelesaian proyek, bibit kopi yang dijanjikan kepada para petani tersebut belum diterima. Marko mengingatkan bahwa jika proyek dinyatakan selesai pada 19 Desember 2025, pemerintah harus memberikan penjelasan mengenai keberadaan fisik bibit tersebut.
Pentingnya Transparansi dalam Proyek
Dalam upayanya untuk memastikan akuntabilitas proyek, LSM Gerhana Samosir mendesak agar semua dokumen terkait pelaksanaan proyek dibuka untuk umum. Ini termasuk informasi mengenai penyedia, kontrak kerja, serta dokumen pencairan anggaran. Marko menekankan bahwa ini bukan sekadar soal angka, melainkan tentang tanggung jawab pemerintah dalam memberikan manfaat kepada petani.
- Dokumen pelaksanaan proyek harus dibuka secara transparan.
- Inklusi informasi mengenai penyedia dan kontrak kerja.
- Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyimpangan anggaran.
- Akuntabilitas pemerintah harus ditegakkan.
- Petani berhak mendapatkan informasi yang jelas.
Permintaan Klarifikasi dari Pihak Terkait
Hingga berita ini ditulis, redaksi masih berupaya mengumpulkan konfirmasi dan klarifikasi resmi dari Kementerian Pertanian serta pihak penyedia mengenai status fisik bibit kopi, lokasi pembibitan, dan realisasi distribusi. Kejelasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa proyek ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi para petani di Samosir.
Dalam konteks ini, Marko menekankan bahwa keberadaan bibit kopi sebanyak 1,9 juta batang bukanlah jumlah yang kecil. Jika benar-benar ada lokasi pembibitan di Kecamatan Harian, seharusnya ada lahan yang dapat diverifikasi secara fisik untuk memastikan keberadaan bibit tersebut.
Kesimpulan Sementara
Proyek 1,9 juta bibit kopi di Samosir menjadi sorotan penting dalam dunia pertanian, terutama terkait dengan penggunaan anggaran negara yang harus transparan dan akuntabel. Dengan adanya kejanggalan yang terungkap, diharapkan pemerintah dapat memberikan klarifikasi yang memadai agar tujuan dari proyek ini dapat tercapai dan memberikan manfaat maksimal kepada petani kopi di Samosir.
