Dalam dinamika pengelolaan keuangan daerah, Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karimun untuk Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan signifikan. Fraksi Partai NasDem di DPRD Kabupaten Karimun memberikan penilaian yang mendalam dan kritis terhadap rancangan ini, menegaskan pentingnya setiap perubahan anggaran untuk memberikan dampak positif langsung bagi masyarakat. Dalam konteks ini, terdapat beberapa poin penting yang perlu dicermati terkait rencana perubahan anggaran yang mencapai nilai Rp1,4 triliun.
Pendapatan dan Belanja Daerah yang Ditetapkan
Dalam rancangan perubahan APBD 2026, target pendapatan daerah ditetapkan mencapai Rp1,343 triliun, sementara total belanja daerah diproyeksikan sekitar Rp1,412 triliun. Hal ini menunjukkan adanya perencanaan yang cukup ambisius, dengan pembiayaan daerah yang ditetapkan sekitar Rp68,14 miliar. Meskipun angka-angka ini menggambarkan optimisme dalam pengelolaan keuangan, Fraksi NasDem menekankan bahwa optimasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus dilakukan dengan strategi yang jelas dan terukur.
Fraksi NasDem menekankan pentingnya konsistensi antara target pendapatan dan realisasi di lapangan. Mereka berpendapat bahwa setiap angka yang dicantumkan dalam dokumen anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas melalui hasil nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, Eri Januarddin, Sekretaris Fraksi NasDem, mengingatkan bahwa APBD seharusnya mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas.
Tambahan Belanja dan Dampaknya bagi Masyarakat
NasDem juga mencatat adanya tambahan belanja sebesar Rp113,1 miliar dibanding APBD murni 2026. Jumlah ini tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai dampak nyata yang akan dirasakan oleh masyarakat Karimun. Eri menegaskan bahwa setiap tambahan anggaran harus dijawab dengan perubahan yang nyata, terutama dalam aspek-aspek vital seperti infrastruktur dasar, kesehatan, pendidikan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
- Peningkatan infrastruktur dasar
- Perbaikan layanan kesehatan
- Penguatan sektor pendidikan
- Dukungan untuk UMKM
- Pengembangan sektor pertanian dan perikanan
“Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah, dengan bertambahnya belanja hampir Rp113 miliar, apa saja perubahan yang akan dirasakan oleh masyarakat Karimun? Penting bagi APBD untuk hadir di tengah masyarakat, bukan hanya sebagai angka dalam dokumen,” ungkap Eri dengan tegas.
Pelaksanaan Kegiatan Fisik dan Efisiensi Belanja
Fraksi NasDem juga menggarisbawahi adanya lambatnya pelaksanaan kegiatan fisik yang telah disetujui dalam APBD 2026. Hingga saat ini, baru 48 kegiatan fisik yang terdata telah dilaksanakan dengan nilai sekitar Rp8,98 miliar. Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara rencana dan realisasi di lapangan, yang selayaknya segera diperbaiki.
NasDem mendorong Pemerintah Kabupaten Karimun untuk segera mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang belum terlaksana, terutama yang berdampak langsung terhadap ekonomi masyarakat. Keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari nilai anggaran yang dibelanjakan, tetapi lebih pada dampak dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
Transparansi dan Efisiensi dalam Rancangan APBD
Selain itu, Fraksi NasDem juga menyoroti perlunya transparansi dan efisiensi dalam rancangan perubahan APBD 2026. Mereka menekankan bahwa tidak ada gambaran yang jelas mengenai persentase efisiensi belanja pemerintah daerah, yang sangat penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan digunakan untuk kepentingan yang tepat.
Terkait dengan defisit yang diperkirakan mencapai Rp70,64 miliar, NasDem meminta agar kebijakan pembiayaan dilakukan secara hati-hati dan berkelanjutan. Penting untuk memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan keuangan dilakukan dengan pertimbangan yang matang agar tidak membebani anggaran daerah di masa mendatang.
Penyertaan Modal kepada BPR Tuah Karimun
Satu hal yang juga menarik perhatian adalah penyertaan modal sebesar Rp2,5 miliar kepada BPR Tuah Karimun. Fraksi NasDem menekankan pentingnya agar tambahan modal ini disertai dengan target kinerja yang jelas. Penyertaan modal seharusnya tidak hanya menjadi angka tambahan, tetapi harus memberikan nilai tambah yang nyata bagi masyarakat.
“Penyertaan modal harus menghasilkan manfaat yang signifikan, bukan sekadar menambah angka modal tanpa ada dampak yang jelas,” kata Eri menegaskan pentingnya tujuan yang terukur dalam setiap kebijakan yang diambil.
Pernyataan Persetujuan dengan Catatan Kritis
Fraksi NasDem pada dasarnya menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Karimun Tahun Anggaran 2026. Namun, persetujuan ini disertai dengan penekanan agar pelaksanaan anggaran dilakukan secara transparan, efektif, efisien, dan tepat waktu. Mereka berharap agar APBD Karimun tidak hanya tepat dari segi administrasi, tetapi juga tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin agar APBD Karimun menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil harus selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas,” tutup Eri Januarddin dengan harapan agar pengelolaan keuangan daerah semakin baik ke depannya.
